Apa masalah publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?

Sepanjang tahun 2019, ada 64% persen kasus korupsi yang ditangani penegak hukum terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Hal ini menjadi lebih krusial di masa pandemi karena pengadaan pada saat darurat (pandemi COVID-19) memiliki skema khusus, yang menyebabkan pengadaan dalam kondisi darurat rawan terhadap korupsi. Selain itu, banyak badan publik yang menganggap informasi pengadaan barang dan jasa, khususnya dokumen kontrak, dikecualikan atau tidak dapat diakses publik. Hal ini dikarenakan badan publik masih menginterpretasikan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Nomor 1 tahun 2010 secara berbeda.

Apa Bentuk Komitmenya?

Komitmen ini akan mendorong revisi PERKI SLIP sehingga peraturan ini dapat menjelaskan dengan detail terkait informasi pengadaan barang dan jasa yang harus dibuka oleh badan publik. Komitmen ini juga akan mendorong pengembangan portal pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat yang dapat diakses oleh publik.

Bagaimana komitmen ini dapat menyelesaikan permasalahan publik?

Masyarakat dapat memantau proyek pemerintah karena akses terhadap informasi PBJ diberikan untuk publik sehingga diharapkan sektor PBJ tidak lagi rawan korupsi.

Mengapa komitmen ini relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?

Komitmen ini sejalan dengan nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah yakni transparansi dan akuntabel. Adanya informasi terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa menunjukkan adanya transparansi kegiatan pemerintah.

Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs

Komitmen ini mendukung Kegiatan Prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yakni Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik khususnya Program Prioritas “Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah” yakni Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik dan. Kegiatan Prioritas Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis, khususnya Program Prioritas “Penerapan SPSE Terintegrasi” yakni Pengembangan SPSE Terpusat.

Komitmen ini juga sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) No.16 terutama pada Target 16.6: “Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat”, dan Target 16.10: “Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional”.

Kementerian/Lembaga Pelaksana
  1. 1. Komisi Informasi Pusat (KIP)
  2. 2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
Organisasi Masyarakat Sipil Pelaksana
  1. 1. Indonesia Corruption Watch (ICW)
Kontak

sekretariat.ogi@bappenas.go.id
+6221-3148-551 ext. 3504



Ukuran Keberhasilan 2020-2021 Status Data Dukung
1. Diterbitkannya revisi PERKI SLIP (Peraturan Komisi Informasi Standar Layanan Informasi Publik.) yang salah satu bagiannya mengatur keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa. Selesai PERKI SLIP dapat diakses publik melalui https://komisiinformasi.go.id/?portfolio=perki-1-tahun-2021-tentang-standar-layanan-informasi-publik
2. Tersusunnya Indeks Keterbukaan Informasi yang salah satu indikatornya terkait keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa sedang berjalan KIP mengadakan Lokakarya Penyusunan IKIP https://www.youtube.com/watch?v=y9WvgCwPfNI
3. Terbukanya informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengadaan dalam kondisi darurat dengan mengoptimalkan portal pengadaan nasional atau sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP sedang berjalan LKPP telah membuat mockup portal pengadaan dalam kondisi darurat https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/304he8zImgjDmmZ
Ikut Serta dalam Aksi Keterbukaan Pemerintah dengan Memberi Masukan.