Apa masalah publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, disyaratkan bahwa diperlukan harmonisasi data-data yang diperoleh masing-masing kementerian dan lembaga agar lebih akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagikan. Namun pada implementasinya terdapat ego sektoral dan juga masalah birokrasi serta koordinasi yang membuat dalam pelaksanaan Perpres tersebut terjadi hambatan. Masalah tersebut perlu segera diselesaikan lantaran masyarakat serta pemerintah membutuhkan data-data yang terhubung dan tepat untuk menyusun program pembangunan dan juga segala jenis layanan publik yang kuat dan akurat.

Apa Bentuk Komitmenya?

Integrasi data-data tingkat daerah ke laman Satu Data Indonesia (www.satudata.go.id)

Bagaimana komitmen ini dapat menyelesaikan permasalahan publik?

Membuka informasi dan ketersediaan data pembangunan yang absah, lengkap, dan akurat serta mengintegrasikan data-data daerah sebagai salah satu instrumen dalam mencapai pemerintahan yang terbuka dan informatif.

Mengapa komitmen ini relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?

Komitmen ini mendukung nilai Keterbukaan Pemerintah yakni transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya integrasi data yang mutakhir dan terbuka, pemerintah akan lebih mudah untuk membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dan memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih baik.

Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs

Komitmen ini sesuai dengan target SDGs No. 16 yakni “menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.”

Kegiatan terkait komitmen:

Webinar terkait Transparansi Sumber Daya Alam melalui Satu Data Indonesia: https://www.youtube.com/watch?v=jFvle8cuXrQ dan OGI News https://ogi.bappenas.go.id/storage/files/news/uwfplqmkRjuXeGT5E7RCU39HtokXtny

Peran Satu data dalam Mewujudkan Pemerintah Terbuka: OGI News https://ogi.bappenas.go.id/storage/files/news/licnnCihtfGkp8SSOQTdRdlo8jZReMOg5bXuEo2o.pdf

Webinar Peran Kebijakan Satu Data Indonesia dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional: https://www.youtube.com/watch?v=kCNUvflrWIU https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/1Bh6BYgBucQAPrG

Governing in Digital Age: https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/ZiDz6w7M3hstJYJ

OGI Talk Satu Data Indonesia 26 Oktober 2020: https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/6rRTiZTjtUIrJCq

OGI Talk Open Data: https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/lHJmfyRHcoPfXKp

Peran Open Data dan Social Accountability dalam Penangangan Pandemi COVID-19 di Indonesia: https://ogi.bappenas.go.id/storage/files/news/ZnFcS8NzayXXFl048rpE6Ed1zjwEETFsjaB1Bsht.pdf

Implementasi Satu Data dalam Mendorong Praktik Keterbukaan Pemerintah: https://ogi.bappenas.go.id/storage/files/news/WxEwsiilkIBXYljEw3sbLxXcE2A3OduDoRfL1e80.pdf

Tata Kelola Informasi NTB di Masa Pandemi: https://ogi.bappenas.go.id/storage/files/news/zkWNivcM3aKoaZheiGBjJd01kUF1QWWrwndRZoIu.pdf

Rapat Koordinasi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Barat 3 Mei : https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/w0eV20wEWut223i

Kementerian/Lembaga Pelaksana
  1. 1. Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Organisasi Masyarakat Sipil Pelaksana
  1. 1. Publish What You Pay (PWYP)
  2. 2. Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Media Link)
Kontak

sekretariat.ogi@bappenas.go.id
+6221-3148-551 ext. 3504



Ukuran Keberhasilan 2020-2022 Status Data Dukung
Mendorong adanya rencana aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes Sedang Berjalan Website Satu Data Indonesia www.satudata.go.id
Data dukung piloting dan assessment Satu Data daerah https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/8KZgjrOdVEzr9CR
Ikut Serta dalam Aksi Keterbukaan Pemerintah dengan Memberi Masukan.