Apa masalah publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?

Pendekatan akuntabilitas sosial dapat diimplementasikan dalam program pembangunan di desa. Para Kader Pembangunan, aparat pemerintahan desa, BPD, dan masyarakat dapat dilatih untuk mengimplementasikan pendekatan akuntabilitas sosial. Para kader tersebut diharapkan dapat memfasilitasi implementasi akuntabilitas sosial sebagai salah satu upaya dalam peningkatan pelayanan di desa.

Apa Bentuk Komitmenya?

Mendorong kerja sama berbagai pihak untuk memfasilitasi pendekatan akuntabilitas sosial di tingkat desa dalam upaya peningkatan pelayanan publik di desa.

Bagaimana komitmen ini dapat menyelesaikan permasalahan publik?

Para kader merupakan aktor yang dapat memfasilitasi komunikasi antara warga dengan pemerintah desa, agar tercipta pembangunan desa yang kolektif, inklusif dan demokratis. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang ada karena pendekatan akuntabilitas sosial memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan feedback/masukan terhadap layanan yang ada.

Mengapa komitmen ini relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?

Program ini selaras dengan nilai keterbukaan pemerintah yakni partisipasi dan inklusi. partisipasi dan inklusi masyarakat ditandai dengan adanya pelibatan para kader yang selama ini membantu kampanye kesehatan dalam mengajak para ibu untuk mengecek kesehatan ibu hamil dan balita.

Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs

Program ini akan mendukung Goal 3 dalam SDGs yakni Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Selain itu, program ini juga selaras dengan Kegiatan Prioritas Nasional dalam RPJMN yakni Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi.

Kegiatan terkait komitmen:

Diskusi terkait Akuntabilitas Sosial dengan Kementerian Desa PDTT tanggal 9 Februari 2021: OGI News https://ogi.bappenas.go.id/storage/files/news/MELEREsJZDv0lNl9euTnodFfAfLRSMmlkMsUWtzW.pdf

Finalisasi Buku Akuntabilitas Sosial 23 September 2021: https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/nCivt6Cv0OzNy4L

Webinar Adaptasi Akuntabilitas Sosial di Masa Pandemi COVID-19: OGI News https://ogi.bappenas.go.id/storage/files/news/fpOxfuguZNKmR4rbu0FtZJfW3oINcyiivL5pKEst.pdf

Webinar Transparansi dan Akuntabilitas selama Proses Penanganan COVID-19 dan Vaksinasi: OGI News https://ogi.bappenas.go.id/storage/files/news/8irfQ6yOsh24LRfPtyNdjsK4q8LJJnYiXey6wIMe.pdf

Kegiatan Penyusunan Score Card Akuntabulitas Sosial tanggal 19 Oktober 2021: https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/bX6RaOggS8vkcGB

Sosialisasi Program P3PD Sub Komponen 2B - 21 Oktober 2021: https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/UZHBjWC1FDiidQ0 & https://drive.google.com/drive/folders/1x3R1H-I3I0v7lBF4XdW37IuR8rGj42ie & https://drive.google.com/drive/folders/1VYqW-vK66Ra-UtE3ylvYRb6yyVcXgjvT

Workshop Kepemimpinan Perempuan di Desa: https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/s4W8SSUqCVURyPO

Kementerian/Lembaga Pelaksana
  1. 1. Kementerian Desa
  2. 2. Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Organisasi Masyarakat Sipil Pelaksana
  1. 1. Wahana Visi Indonesia (WVI)
  2. 2. Seknas FITRA
  3. 3. Transparansi Internasional Indonesia (TII)
  4. 4. Kapal Perempuan
  5. 5. INFID
  6. 6. Media Link (Perkumpulan Media Lintas Komunitas)
  7. 7. Yappika (Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi)
Kontak

sekretariat.ogi@bappenas.go.id
+6221-3148-551 ext. 3504



Ukuran Keberhasilan 2020-2022 Status Data Dukung
1. Terselenggaranya pemantauan pembangunan desa berbasis masyarakat untuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa di 200 desa percontohan. Sedang Berjalan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Sharing Pengalaman tentang Akuntabilitas Sosial di Desa https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/F2YJPqCTBCPKPR8
2. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan BPD untuk memahami konsep implementasi akuntabilitas sosial. Sedang Berjalan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Sharing Pengalaman tentang Akuntabilitas Sosial di Desa https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/F2YJPqCTBCPKPR8
Ikut Serta dalam Aksi Keterbukaan Pemerintah dengan Memberi Masukan.