Apa masalah publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?

Di tengah masyarakat Indonesia sekarang ini, terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang belum dapat dijangkau oleh pelayanan publik akibat adanya konflik vertikal (dengan pemerintah) maupun horizontal (dengan kelompok lain). Hal ini mengakibatkan adanya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok yang tereksklusi dengan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu dampak langsung yang bisa dirasakan adalah tidak didapatkannya Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena kelompok tersebut tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Apa Bentuk Komitmenya?

Mendorong diseminasi konsep “Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal” kepada Organisasi Perangkat Daerah - Pemerintah Daerah.

Bagaimana komitmen ini dapat menyelesaikan permasalahan publik?

Model pelayanan publik untuk kelompok marjinal menggunakan pendekatan inklusi sosial. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan bagi semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok marjinal. Misalnya, memberikan pengakuan atas identitas kelompok marjinal yang tereksklusi ini dalam data kependudukan akan membuka akses pelayanan publik bagi mereka. Dengan adanya diseminasi konsep pelayanan publik bagi kelompok marjinal, diharapkan OPD dapat membuat program inklusif di daerahnya masing-masing.

Mengapa komitmen ini relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?

Program ini sejalan dengan nilai Keterbukaan Pemerintah yakni inklusif. Inklusivitas dapat dicapai ketika kelompok yang tereksklusi bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara seperti warga negara pada umumnya.

Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs

Program ini sejalan dengan Program Prioritas RPJMN terkait Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Goal 1 dari SDGs untuk memberantas kemiskinan.

Kegiatan terkait komitmen:

Webinar Inovasi Layanan untuk Kelompok Marjinal: https://www.youtube.com/watch?v=UMhDUFALl9M dan OGI News https://ogi.bappenas.go.id/storage/files/news/E7VPT8dU1QJq2p87cdJJxx5QbYKb12j6E3uZw5XY.pdf

Bahan-bahan terkait: https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/8FIy0p0DPqiPJcJ

FGD Penyiapan Bahan Pelayanan Publik untuk Kelompok Marjinal- Februari 2021: https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/Kkg3N0jXx38izSR

Rekomendasi Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial untuk Kelompok Marjinal terdampak COVID-19: https://ogi.bappenas.go.id/storage/files/news/sgMLJZRDFMiOU5gDJi4D90zxIJgPW0RPYqLbjDgz.pdf

Kelompok Rentan di Masa Pandemi: Perspektif Perubahan Iklim dan Sosioantropologi: https://ogi.bappenas.go.id/storage/files/news/PgsuVWivxecBy9Sqj00oJBfsl94LlB4q7UiE6Vkk.pdf

Launching Inovasi Pelyanan Publik Kabupaten Sorong: https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/uPHGJJAYOxJkeIv

Kementerian/Lembaga Pelaksana
  1. Lembaga Administrasi Negara
Organisasi Masyarakat Sipil Pelaksana
  1. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nadhlatul Ulama
Kontak

sekretariat.ogi@bappenas.go.id
+6221-3148-551 ext. 3504



Ukuran Keberhasilan 2020-2022 Status Data Dukung
Jumlah daerah yang mendapatkan diseminasi konsep "Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal" kepada kalangan OPD. Sedang Berjalan https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/uAm0wHIQEr5kCRp
Ikut Serta dalam Aksi Keterbukaan Pemerintah dengan Memberi Masukan.