Adanya panduan penyusunan standar operasional (Stopela) pemberian layanan bantuan hukum untuk menjamin pemberian bantuan hukum yang berkualitas, serta pemetaan kebutuhan hukum masyarakat untuk memastikan informasi dan layanan bantuan hukum tepat sasaran

Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Pada OGI periode 2020-2022 lalu, Koalisi Masyarakat Sipil berhasil bersama BPHN berhasil menyusun dan menerbitkan Permenkumham 4/2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Dalam prosesnya juga sudah dibentuk Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum untuk menjelaskan teknis pemberian layanan bantuan hukum. Tidak hanya itu, pada periode yang sama Permenkumham 3/2021 tentang Paralegal yang diikuti dengan beberapa pelatihan atau peningkatan kapasitas terhadap para paralegal di daerah. Pada akhir tahun 2019 juga telah dilakukan kajian Survei Kebutuhan Hukum di 2 (dua) provinsi di Lampung dan Sulawesi Selatan yang digunakan sebagai acuan/referensi untuk mendorong Peraturan Daerah di provinsi tersebut.

Solusi apa yang diusulkan?

Adanya pedoman yang lebih teknis dalam Standar Layanan Bantuan Hukum dapat memudahkan implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum yang telah ada. Dengan diimplementasikannya Standar Layanan Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum dapat memperoleh bantuan hukum yang lebih tepat sasaran, sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bantuan hukum yang berkualitas dapat mendorong adanya pandangan yang lebih positif dari masyarakat terhadap bantuan hukum sehingga akses masyarakat terhadap bantuan hukum dapat lebih dimaksimalkan dan optimal. Melalui proposal ini, Koalisi Masyarakat Sipil pengusul mendorong kolaborasi antar masyarakat dan BPHN dalam membuat Panduan Asistensi bagi OBH untuk membentuk Stopela, sebagaimana diatur dalam Permenkumham 4/2021.

Selain itu, mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bantuan hukum itu sendiri, adanya portal informasi bantuan hukum yang dimiliki oleh pemerintah saat ini mampu untuk lebih dioptimalkan agar lebih sesuai kebutuhan pencari keadilan. Sehingga dapat mendorong masyarakat mengetahui cara, manfaat dan langkah untuk mengakses bantuan hukum

Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?

Melalui implementasi komitmen ini diharapkan dapat diperoleh panduan yang lebih teknis untuk Standar Layanan Bantuan Hukum sehingga pemberi bantuan hukum dalam OBH dapat menerapkan pemberian bantuan hukum yang sesuai standar dan berkualitas. Selain itu, dari penerapan komitmen ini diharapkan dapat diperoleh kajian mengenai kebutuhan masyarakat terkait informasi bantuan hukum sehingga dapat dikembangkan portal informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, prevalensi masyarakat untuk menggunakan bantuan hukum dapat lebih maksimal.

Identifikasi Masalah

Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

Pada tahun 2021 lalu, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Kementerian Hukum dan HAM RI menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Starla Bankum). Adanya standar ini dapat dikatakan merupakan capaian yang sangat baik dan berkontribusi pada pencapaian Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) periode 2018-2020 lalu–dimana organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari PBHI, YLBHI, IJRS dan lain-lain berkolaborasi bersama BPHN untuk penyusunan standar ini. Adanya pedoman ini dapat mendorong setiap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dapat memberikan layanan bantuan hukum yang berkualitas. Namun sayangnya, pedoman ini masih belum dilengkapi dengan pedoman turunan yang mengatur secara lebih teknis standar layanan seperti apa yang harus diterapkan oleh pemberi bantuan hukum. Permenkumham No. 4 Tahun 2021 mengatur bahwa OBH dapat menyusun Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum, namun Peraturan Menteri ini tidak menyediakan panduan penyusunan Stopela bagi OBH.

Tidak hanya itu, dalam memastikan pemberian bantuan hukum yang berkualitas, perlu turut dipastikan bahwa masyarakat dapat mengakses bantuan hukum tersebut. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memastikan adanya portal informasi terkait bantuan hukum yang sudah ada sejak 2016 dan pada tahun 2021 diupayakan untuk bersinergi dengan Mahkamah Agung melalui RAN OGI VI 2020-2022. Namun, portal informasi ini juga belum optimal dimanfaatkan oleh masyarakat karena belum memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran. Oleh karenanya, untuk meningkatkan pemberian bantuan hukum yang berkualitas dan aksesibel, penguatan terhadap standar operasional OBH dan portal informasi bantuan perlu dilakukan.

Apa Penyebab Permasalahan Tersebut?

Pentingnya mendorong adanya pemberian bantuan hukum yang berkualitas dan aksesibel ini didasarkan dari hasil riset Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2019 dari IJRS menunjukkan bahwa 64% masyarakat yang memiliki masalah hukum cenderung untuk tidak menggunakan bantuan hukum–dengan alasan khawatir prosesnya berbelit-belit (Wicaksana dkk., 2020). Temuan lainnya dalam Indeks ini juga menunjukkan 53% masyarakat tidak mengetahui apa itu bantuan hukum cuma-cuma atau gratis. Hasil survei kebutuhan di 2 (dua) provinsi yaitu Lampung dan Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa sebanyak 89,5% responden di Provinsi Lampung dan 92,3% responden di Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengetahui adanya Organisasi Bantuan Hukum. Hal ini mengindikasikan 2 (dua) hal yaitu adanya pengetahuan yang masih minim tentang bantuan hukum dan adanya pandangan yang negatif terhadap bantuan hukum oleh masyarakat. Selain itu, dalam praktik pemberian bantuan hukum, masih ditemui berbagai kendala seperti misalnya masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui apa itu bantuan hukum, sensitivitas pemberi bantuan hukum yang belum optimal, standar pemberian layanan yang masih belum seragam, dan sebagainya. Berbagai hambatan ini cenderung berimplikasi pada keengganan masyarakat untuk menggunakan bantuan hukum ketika mengalami masalah hukum. Oleh karenanya, adanya penguatan untuk Standar Layanan Bantuan Hukum dan portal informasi bantuan hukum menjadi penting untuk semakin didorong.

Analisa Komitmen

Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?

Dengan adanya portal informasi bantuan hukum yang lebih komprehensif dan tepat sasaran, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait bantuan hukum yang dibutuhkannya. Maka, komitmen ini dapat berkontribusi pada asas transparansi terhadap informasi mengenai bantuan hukum.

Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?

N/A

Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?

Adanya pembuatan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional Bankum dengan keterlibatan masyarakat sipil menjadi implementasi dari prinsip partisipatif dan inklusif. Hal ini dapat menjadi langkah awal dalam upaya menjamin kesetaraan hukum dan pemenuhan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia serta memastikan masyarakat menjadi stakeholder pelaksana dalam mendorong hal tersebut.

Kementerian/Lembaga Pelaksana

1. 1. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
2. 2. Mahkamah Agung (MA)

Organisasi Masyarakat Sipil Pelaksana

1. 1.. Indonesia Judicial Research Society (IJRS)
2. 2. Perkumpulan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI)
3. 3.Asosiasi LBH APIK Indonesia (LBH APIK)

Kontak

sekretariat.ogi@bappenas.go.id
+6221-3148-551 ext. 3504

Ukuran Keberhasilan 2023-2024	Status	Data Dukung
(K/L) UK 1 : Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum		Lihat
(K/L) UK 1 : Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum		Lihat
(K/L) UK 2 : Adanya pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi terkait bantuan hukum		Lihat
(OMS) UK 2 : Adanya pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi terkait bantuan hukum		Lihat

Ikut Serta dalam Aksi Keterbukaan Pemerintah dengan Memberi Masukan.